Untitled Document
   
  Kamis, 12 Dec 2019
:: home :: contact us :: about us
Untitled Document

:: home ppw
:: berita
:: Profile
:: Buku tamu

Fungsi dan Hirarki Kota
2006-11-07 07:07:10 - Thesis Kalla Manta
 
 
Fungsi dan hirarkhi kota merupakan tata jenjang menujukkan hubungan keterkaitan antarkomponen pembentuk struktur pemanfaatan ruang. Penentuan fungsi kota pada prinsipnya didasarkan pada komponen pembentuk yang dominan mempengaruhi aktivitas sosial ekonomi perkotaan, sedangkan hirarkhi kota adalah hubungan antarkegiatan yang berpengaruh terhadap pola pemanfaatan ruang, dalam skala wilayah dikenal dengan sistem kota atau orde kota berdasarkan skala pelayanannya.

1. Fungsi dan Pelayanan Kota

Perkotaan amat besar perannya dalam persebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi karena di bagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi sekunder dan tarsier serta fungsi pelayanan yang menimbulkan daya tarik bagi penduduk.

Pada sisi lain pengelompokan kegiatan, fasilitas dan penduduk serta berpusatnya berbagai keputusan yang menyangkut publik merupakan faktor-faktor yang menarik bagi kegiatan ekonomi/bisnis. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa perkotaan memiliki nilai strategis. Perkotaan tidak sekedar sebagai pemusatan penduduk serta berbagai fungsi sosial¬ ekonomi-politik dan administrasi, tetapi juga potensial sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan pads tingkat nasional maupun regional. Dalam kaitan ini, sistem perkotaan dapat memberi petunjuk bagi bagian-bagian yang perlu memperoleh investasi agar tercapai solusi terhadap dilema antara efisiensi nasional dan pemerataan antar wilayah (Richardson, 1979).

2. Model Perkembangan Kota

Perkembangan kota di Indonesia mengalami perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan politik maupun perekonomian. Dengan mengambil krisis multi dimensi sekarang, berlangsung perubahan mendasar pengelolaan dan pembiayaan negara dengan keluarnya Undang-undang nomor 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan nomor 33 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Inti perubahan perundang-undangan tersebut adalah desentralisasi yang luas sebagai reaksi terhadap sentralisasi yang berlebihan pada periode sebelumnya. Implementasi dari undang-undang tersebut serta perubahan pendekatan dalam pembangunan akan menimbulkan implikasi pad pola urbanisasi. Urbanisasi terkait dengan perkembangan perkotaan. Teori klasik menyatakan bahwa kota-kota berkembang karena peningkatan efisiensi kegiatan pertanian yang mengakibatkan dislokasi tenaga kerja pertanian (Davis, 1968).

Teori ini mengisyaratkan terdapatnya kaitan industrialisasi dan perkembangan perkotaan. Perkembangan industri perkotaan akan memicu migrasi desa-kota yang akhirnya mendorong lebih jauh urbanisasi. Teori ini sejalan dengan perspektif modernisasi, namun dalam perspektif modernisasi juga menekankan perbedaan fertilitas dan mortalitas antara desa dan kota sebagai pemicu perkembangan perkotaan disamping migrasi desa-kota (Kasadra dan Crenshaw, 1991 :482).

Pandangan-pandangan tersebut mengisyaratkan adanya hubungan antara perkembangan ekonomi (varia bel be bas) dan urbanisasi (variabel tidak bebas). Meskipun demikian perkotaan bukan sekedar aleman statis urbanisasi. Kota-kota dapat memainkan peran sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang, terutama melalui berbagai fungsi yang dimilikinya (Friedmann dan Wuff, 1976).

Fungsi-fungsi tersebut mampu mendorong lebih jauh migrasi desa-kota. Kecenderungan ini akan semakin menguat dengan konsentrasi investasi di kota-kota besar seperti yang dilakukan di banyak negara berkembang karena pertimbangan keterbatasan sumberdaya serta infrastruktur pendukung (Alonso, 1980). Semua ini akan mendorong urbainsasi.

Teori klasik, teori tempat sentral (Berry, 1967) mengilhami sebuah model perkembangan sistem perkotaan (tabeI 1). Pada tahap swat, ketika kegiatan pertanian masih dominan, akan ditemukan kota-kota dengan fungsi dan interaksi terbatas. Kepadatan penduduk perkotaan belum menjadi isu pada tahap ini. Kemudian spesialisasi dan diferensiasi kegiatan pada tahap transisi mendorong perkembangan perkotaan.

Interaksi dan kompetisi antar kota menjadi makin intensif yang dipacu oleh kemajuan transportasi dan komunikasi. Ini akan menghasilkan diferensiasi perkembangan perkotaan. Kota-kota yang unggul akan berkembang lebih cepat, membentuk aglomerasi, menjadi sasaran pendatang dan mengalami persoalan tekanan penduduk. Pada tahap klimaks, berbagai fungsi perkotaan sudah terbentuk lengkap. Selain itu kota-kota semakin terintegrasi yang ditunjang oleh kemajuan perhubungan. Desentralisasi penduduk dari kota-kota besar mulai berlangsung.

3. Teori Tempat Sentral (Central Place Theory)

Suatu ciri umum dari daerah-daerah nodal adalah bahwa penduduk kota tidaklah tersebar secara merata diantara pusat-pusat yang sarna besarnya, tetapi tersebar diantara pusat-pusat yang besarnya berbeda-beda dan secara keseluruhan membentuk suatu hirarki perkotaan (urban hierarchy). Penyebab pokok dari perkembangan seperti ini adalah lebih efisiennya mensuplai barang-barang dan jasa-jasa tertentu di pusat-pusat kecil sedangkan barang-barang dan jaga-jaga lainnya lebih efisien kalau disuplai di pusat-pusat yang lebih besar.

Akan tetapi, jika hirarki itu sudah terbentuk maka kita akan menyaksikan dominannya pusat-pusat yang lebih besar dan mengutubnya arus fenomena ekonomi yang mencirikan daerah-daerah nodal. Ini berarti untuk menjelaskan evolusi hirarki perkotaan adalah unsur yang sangat panting untuk dapat memahami daerah-daerah nodal (Cristaller, 1966).

Menurut teori ini, fungsi-fungsi pokok suatu pusat kola adalah bertindak sebagai pusat pelayanan bagi daerah belakangnya, mensuplai barang¬ barang dan jasa-jasa sentral seperti jasa-jasa eceran, perdagangan, perbankan, fasilitas-fasilitas pendidikan, hiburan dan kebudayaan, dan jaga-jaga pemerintah kota.
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
Copyright © 2006. Rev 2010. Created by Irsyadi S. All Right Reserved.